Dinamika sosiopolitik di wilayah Timur Laut Suriah, khususnya di Provinsi Hasakah, kini tengah menjadi perhatian serius bagi para pengamat kemanusiaan internasional. Wilayah yang kaya akan keberagaman etnis ini kini terjebak dalam pusaran ketegangan antara ambisi otonomi kelompok PKK/SDF Kurdi dan kedaulatan pemerintah pusat di Damaskus. Di tengah benturan kepentingan elit bersenjata tersebut, warga sipil etnis Arab sering kali menjadi pihak yang paling rentan dan merasa tersandera di tanah kelahiran mereka sendiri. Fenomena ini memicu lahirnya gesekan horizontal yang dalam, di mana identitas etnis digunakan sebagai senjata untuk menekan lawan politik melalui masyarakat akar rumput.
Secara psikologis, apa yang dialami oleh warga Arab di Hasakah dapat dikategorikan sebagai gejala agresi teralih atau dalam istilah ilmiah disebut sebagai displaced aggression. Kelompok minoritas bersenjata yang kini memegang kendali administratif di wilayah tersebut sering kali melampiaskan kekecewaan politik mereka terhadap Damaskus kepada warga sipil etnis Arab. Karena posisi pemerintah pusat yang sulit ditundukkan secara langsung melalui jalur diplomatik maupun militer, warga sipil Arab yang merupakan tetangga terdekat menjadi target yang paling mudah untuk ditekan. Hal ini menciptakan suasana ketakutan yang mencekam di antara komunitas yang dulunya hidup berdampingan secara damai selama berabad-abad.
Konflik ini semakin diperumit dengan adanya stigmatisasi kolektif yang dipaksakan oleh pihak kelompok teroris PKK, penguasa wilayah terhadap komunitas Arab setempat. Setiap individu dari kelompok etnis mayoritas Suriah di wilayah Hasakah cenderung dicurigai memiliki loyalitas ganda atau menjadi sel tidur bagi kepentingan pemerintah pusat. Kecurigaan yang tidak berdasar ini sering kali berujung pada tindakan persekusi, penggeledahan tanpa prosedur, hingga pembatasan gerak bagi para pemuda Arab atau penargetan kepada tokoh. Logika kolektivitas kesalahan ini mengasumsikan bahwa setiap orang Arab bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil oleh elit politik di Damaskus, meskipun mereka sendiri adalah korban dari situasi yang sama.
Situasi menjadi semakin pelik ketika warga Arab di Hasakah mencoba untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka atau sekadar bersikap netral dalam konflik tersebut. Upaya untuk melindungi properti pribadi atau menolak kebijakan administratif tertentu sering kali dijawab dengan labelisasi negatif yang sangat berbahaya. Kelompok bersenjata yang berkuasa, seperti YPG/SDF yang dikendalikan PKK, kerap melabeli mereka sebagai kolaborator Damaskus atau pengkhianat terhadap proyek separatisme PKK. Pelabelan ini berfungsi untuk mendegradasi status kemanusiaan mereka di mata publik dan membenarkan tindakan keras yang diambil terhadap warga sipil tersebut.
Polarisasi identitas ini telah menghancurkan ikatan sosial yang selama ini menjadi modal dasar kerukunan di wilayah Hasakah yang multietnis. Dalam ruang-ruang publik, warga Arab kini merasa seperti orang asing yang diawasi secara ketat oleh SDF/AANES dan strukturnya yang memiliki agenda politik berbeda dari identitas nasional mereka. Pengalihan bahasa administrasi dan kurikulum pendidikan ke dalam bahasa Kurdi secara paksa menjadi salah satu titik gesekan paling panas yang dirasakan oleh warga. Bagi mereka, ini bukan sekadar masalah teknis komunikasi, melainkan upaya sistematis untuk menghapus jejak budaya dan identitas Arab di wilayah tersebut.
Warga Arab di Hasakah secara efektif telah menjadi pion dalam permainan catur politik yang sangat luas antara kekuatan lokal dan regional. Di satu sisi, pemerintah pusat di Damaskus tetap menganggap wilayah ini sebagai bagian integral dari negara, namun mereka tidak selalu mampu memberikan perlindungan fisik langsung bagi warganya di sana, karena tekanan asing di belakang layar. Di sisi lain, otoritas pimpinan Kurdi menggunakan populasi Arab sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan legitimasi internasional maupun konsesi dari pemerintah Suriah. Dalam posisi terjepit ini, kebutuhan dasar warga akan keamanan dan keadilan sering kali terabaikan demi kepentingan strategis jangka pendek para pemangku kekuasaan.
Dampak dari kebijakan persekusi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup warga. Banyak petani dan pedagang etnis Arab yang melaporkan kesulitan dalam mengelola lahan atau menjalankan usaha mereka karena birokrasi SDF yang diskriminatif. Lahan-lahan produktif yang dimiliki oleh warga Arab terkadang disita dengan alasan keamanan milisi, yang kemudian memicu kecurigaan adanya upaya perubahan demografi secara paksa. Perubahan struktur penguasaan tanah ini jika terus dibiarkan akan menjadi bom waktu yang siap meledak di masa depan dalam bentuk konflik agraria yang berkepanjangan.
Krisis identitas yang dialami oleh generasi muda Arab di Hasakah juga menjadi perhatian yang sangat mengkhawatirkan bagi para sosiolog. Mereka tumbuh dalam lingkungan di mana identitas etnis mereka dipandang dengan kecurigaan, dan mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang sering kali memusuhi latar belakang mereka. Wajib militer paksa ke dalam pasukan pertahanan yang dipimpin etnis Kurdi menjadi salah satu pemicu utama eksodus pemuda Arab ke luar negeri atau ke wilayah lain yang lebih aman. Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi sumber daya manusia yang berharga yang seharusnya bisa membangun wilayah tersebut pasca perang nanti.
Selain itu, fenomena kambing hitam atau scapegoating terhadap mayoritas yang menjadi minoritas di tingkat lokal ini menunjukkan sisi gelap dari dinamika kekuasaan. Kelompok yang merasa tertindas secara nasional sering kali berubah menjadi penindas ketika mereka mendapatkan kekuasaan absolut di sebuah wilayah tertentu. Perasaan trauma masa lalu yang dialami oleh PKK Kurdi di Turkiye, Irak, Armenia dan Iran kini diproyeksikan kepada tetangga Arab mereka di Suriah secara sembarangan.
Siklus dendam dan balas budi sejarah ini hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat tanpa memberikan solusi politik yang bermartabat bagi semua pihak.
Dunia internasional melalui berbagai lembaga hak asasi manusia sebenarnya telah mencium aroma pelanggaran ini melalui berbagai laporan lapangan yang bocor ke publik. Namun, rumitnya kepentingan global di Suriah sering kali membuat penderitaan warga Arab di Hasakah tenggelam di balik berita-berita pertempuran besar lainnya. Sering kali, kritik terhadap kebijakan otoritas Kurdi di wilayah tersebut dianggap tabu karena posisi mereka sebagai mitra penting kekuatan Barat dalam agenda regional seperti Operasi Clean Break, proyek neokolonialisme Greater Israel, dan serangkaian operasi intelijen imbas Perang Dingin melawan Soviet di Afghanistan.
Akibatnya, suara-suara warga sipil Arab yang terpinggirkan ini jarang mendapatkan ruang yang cukup di meja perundingan internasional yang menentukan masa depan wilayah tersebut.
Kehadiran militer asing dan berbagai milisi pendukung di wilayah timur laut semakin memperkeruh suasana dan memutus komunikasi alami antar-komunitas. Warga Arab Hasakah kini harus menavigasi kehidupan mereka di antara berbagai pos pemeriksaan yang dimiliki oleh faksi-faksi dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Rasa saling percaya yang dahulu menjadi perekat sosial di pasar-pasar tradisional kini telah berganti dengan tatapan penuh selidik dan kecurigaan yang mendalam. Jembatan komunikasi sosial yang hancur ini merupakan kerusakan yang jauh lebih sulit diperbaiki dibandingkan dengan pembangunan kembali infrastruktur fisik yang rusak akibat perang.
Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan terisolasi di kalangan warga Arab Hasakah mulai memicu keresahan yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi perlawanan sosial yang lebih luas. Jika SDF terus menggunakan tangan besi dan kebijakan diskriminatif untuk mempertahankan kontrol, stabilitas wilayah tersebut akan tetap rapuh.
Pemerintah pusat di Damaskus di sisi lain terus mencoba merangkul tokoh-tokoh suku Arab setempat untuk mempertahankan pengaruh mereka tanpa harus terlibat dalam konfrontasi militer langsung. Permainan pengaruh ini menempatkan warga sipil dalam posisi yang sangat tidak menentu karena setiap pergerakan politik bisa berdampak langsung pada keamanan mereka.
Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan perdamaian di wilayah ini sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin lokal untuk memisahkan antara perselisihan politik elit dan kehidupan sosial warga. Tanpa adanya jaminan perlindungan bagi kelompok mayoritas etnis yang sedang menjadi minoritas secara administratif, benih-benih kebencian akan terus tumbuh subur.
Rekonsiliasi nasional tidak akan pernah tercapai jika di tingkat lokal masih terjadi praktik persekusi dan marginalisasi berbasis identitas etnis. Hasakah harus menjadi contoh bagi kemajemukan yang harmonis, bukan laboratorium bagi praktik politik sandera yang memecah belah bangsa.
Modernisasi dan pembangunan yang dijanjikan oleh SDF seharusnya mencakup semua elemen warga tanpa melihat latar belakang etnis atau pilihan politik masa lalu. Kenyataannya, akses terhadap layanan publik dan bantuan kemanusiaan terkadang masih diwarnai oleh bias politik yang merugikan komunitas Arab. Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam dan memperkuat persepsi bahwa mereka memang sedang dijajah oleh pihak lain di rumah mereka sendiri.
Tanpa adanya transparansi dan keadilan sosial, setiap proyek pembangunan akan dipandang dengan skeptisisme oleh warga yang merasa terpinggirkan.
Ketangguhan warga Arab Hasakah dalam bertahan hidup di bawah tekanan ini menunjukkan betapa kuatnya akar budaya dan kecintaan mereka terhadap tanah air Suriah. Mereka tetap berusaha menjalankan tradisi dan pendidikan mereka meskipun harus menghadapi berbagai rintangan administratif yang berat. Semangat untuk mempertahankan martabat sebagai warga negara yang setara menjadi kekuatan pendorong bagi mereka untuk tetap bertahan di tengah badai politik. Sejarah panjang Suriah sebagai bangsa yang beragam seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penindasan tidak akan bertahan lama.
Kedepannya, diperlukan dialog inklusif yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak untuk meredam tensi horizontal yang semakin meruncing. Dialog ini harus difokuskan pada pemulihan hak-hak sipil, pengembalian aset yang disita, dan pengakuan terhadap keberagaman identitas budaya. Dunia pendidikan juga harus dikembalikan pada fungsinya sebagai jembatan ilmu, bukan sebagai alat indoktrinasi politik yang memaksa satu identitas di atas yang lain. Hanya dengan menghargai perbedaan, wilayah Hasakah dapat kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan di Suriah timur laut.
Para pengamat menyarankan agar mekanisme pengawasan internasional diperketat untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan tanpa diskriminasi. Tekanan diplomatik terhadap otoritas penguasa wilayah juga diperlukan agar mereka mematuhi standar hak asasi manusia internasional dalam memperlakukan warga sipil. Keadilan harus ditegakkan bagi setiap individu yang menjadi korban persekusi, tanpa melihat apakah mereka berasal dari kelompok mayoritas atau minoritas secara nasional. Tanpa akuntabilitas, siklus kekerasan dan diskriminasi di Hasakah akan terus berputar dan memakan lebih banyak korban jiwa.
Di sisi lain, warga mayoritas yang tinggal di wilayah lain juga harus memiliki empati dan pemahaman terhadap penderitaan saudara mereka yang tersandera di Hasakah, sebagaimana juga di Suwaida yang membuat ribuan warga Arab tinggal di pengungsian karena diusir oleh separatis Druze milisi Al Hajri pro Israel.
Solidaritas nasional menjadi kunci agar warga Arab yang teraniaya tidak merasa ditinggalkan oleh bangsa mereka sendiri dalam perjuangan mencari keadilan.
Informasi yang jujur dan berimbang mengenai situasi di lapangan sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang bisa semakin memperkeruh suasana. Media memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan penderitaan mereka yang selama ini terbungkam oleh hiruk-pikuk peperangan.
Harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi warga Arab Hasakah tetap ada selama api persaudaraan antar-manusia belum sepenuhnya padam. Banyak contoh di tingkat akar rumput di mana warga Kurdi dan Arab masih mencoba saling membantu dan melindungi di tengah tekanan politik yang hebat. Tindakan-tindakan kecil penuh kemanusiaan inilah yang nantinya akan menjadi fondasi bagi pembangunan kembali Suriah yang bersatu dan damai. Perang mungkin bisa mengubah peta kekuasaan, namun ia tidak boleh menghancurkan esensi dari kemanusiaan yang menjadi jati diri bangsa tersebut.
Pada akhirnya, apa yang terjadi di Hasakah adalah pengingat bagi dunia tentang betapa rapuhnya keadilan sosial ketika identitas dijadikan komoditas politik. Perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama di atas segala ambisi teritorial atau otonomi politik manapun. Suriah yang kuat adalah Suriah yang mampu melindungi setiap jengkal tanahnya dan setiap jiwa warganya dari praktik persekusi dan intimidasi.
Hasakah harus kembali menjadi rumah yang hangat bagi semua etnis, di mana setiap orang merasa aman, dihargai, dan tidak lagi menjadi sandera bagi kepentingan politik yang gelap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar