ilustrasi |
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, keputusan terkait menyewakan wisma atlet tersebut berada di tangan Presiden.
"Sudah dibahas kemarin, wisma atlet nanti yang memutuskan pemimpin tertinggi kita, Presiden atau Wapres," kata Khalawi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).
"Kita sedang rapat beberapa kali terakhir dengan Wapres, staf Wapres kemudian Menkeu (Menteri Keuangan), Menteri PUPR, OJK di situ. Itu bahas tentang rumah Kemayoran Setneg, ini kita belum duduk ini," ujarnya.
Dia mengatakan, yang menjadi perhatian saat ini ialah peruntukan rumah tersebut. Sebab, biaya untuk operasional wisma atlet ini cukup tinggi.
Sehingga, kata dia, berat jika diberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Tapi itu kalau MBR nggak akan mampu, kenapa, di situ untuk operasional Rp 1,5 juta di Kemayoran itu, di wisma itu. Artinya kalau kita paksa MBR nggak akan mampu, berapa dia sewanya nanti. MBR suruh sewa di atas Rp 1 juta beratlah. Itu yang sedang kita godok, tapi memikirkan MBR bisa saja ditempat lain bangun lagi," ujarnya.
Dia menekankan, masalah wisma atlet ini sedang dalam pembahasan.
"Itu masih dibahas, tapi berbagai kemungkinan, apakah mix nanti keputusannya, belum. Karena ini kewenangan Setneg yang punya aset," ujarnya.
"Saya nggak mendahului, bahwa PU (Kementerian PUPR) ditugaskan membangun wisma atlet untuk keperluan Asian Games dan Para Games setelah itu kita akan serahkan ke Setneg," tambah Khalawi. (sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar